Penerapan aturan saat ini menjadikan permasalahan serupa terus bermunculan
Sebab, sistem yang diterapkan adalah sistem kapitalisme sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan baik individu ataupun negara
Penulis Tini Andryani
Ibu Rumah Tangga
Matacompas.com, SURAT PEMBACA -- Akhir-akhir ini dunia pendidikan dilanda krisis moral, belum lama ini telah terjadi kekerasan yang menyebabkan meninggalnya seorang santri oleh seniornya di ponpes yang ada di Desa Kranding Kecamatan Mojo Kediri Jawa Timur. Selang sepekan, media Jawa Barat pun dihebohkan oleh pemberitaan kekerasan seksual yang terjadi di sebuah SMPN di Kecamatan Baleendah. Beberapa oknum Guru telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan kekerasan seksual yang telah dilakukan kepada peserta didiknya tersebut. (Bantenone, 8/3/2024)
Kasus kekerasan seksual terus berulang di dunia pendidikan, meski berbagai upaya dibuat untuk menekan kasus bahkan sudah ada UU Anti kekerasan seksual pada perempuan, tetapi tidak pernah menuntaskan persoalan bahkan cenderung meningkat dan dilakukan oleh orang-orang terdekat bahkan yang seharusnya menjadi bagian dari pendidik. Artinya regulasi yang ada tidak mampu mengatasi persoalan ini.
Meskipun banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ini tetapi sekularismelah yang menjadi akar persoalannya. Di mana ide kebebasan telah menyeret kaum muslimin untuk berbuat sesuka hati, di sisi lain kurangnya kontrol masyarakat terlebih negara tidak melakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual ini, akhirnya yang menjadi korban adalah kaum yang dianggap lemah yaitu anak anak.
Miris memang, sekolah yang seharusnya menjadi tempat mencetak generasi muda berakhlak menjunjung tinggi nilai moral norma sosial dan agama tetapi harus tercoreng oleh segelintir oknum guru yang tidak bertanggung jawab. Jika hal seperti ini tetap dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan kasus kasus yang serupa pun akan bermunculan. Kondisi seperti ini merupakan blunder sistemis. Dengan kata lain penerapan aturan saat ini menjadikan permasalahan serupa terus bermunculan. Sebab, sistem yang diterapkan adalah sistem kapitalisme sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan baik individu ataupun negara.
Sistem Islam memiliki beberapa aturan yang mengatur sistem sosial dan pergaulan secara paripurna di setiap level komunitas masyarakat, yang diterapkan dari mulai aspek preventif (pencegahan), yaitu dengan mewajibkan kepada perempuan untuk menutup auratnya, menjaga dan menundukkan pandangan, tidak berkholwat dan tidak dibolehkan ada ikhtilat. Semua itu merupakan pencegahan dari terjadinya perbuatan maksiat.
Adapun dari aspek kuratif, Islam memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku maksiat.
Sanksi 'uqubat pertama bagi pelaku (al muhtashib) adalah berupa had zina. Bagi ghayru muhsan dengan 100 kali cambuk, sedangkan muhsan/telah menikah berupa hukuman rajam. Dengan penerapan sanksi tersebut maka maka akan membuat jera para pelaku dan sekaligus menjadi pembebasan siksa di akhirat kelak.
Maka dari itu, jelas bahwa sistem hukum islam tidak hanya mencegah berulangnya kasus tetapi juga mewujudkan efek jera bagi pelaku, memastikan terwujudnya keadilan bagi korban hingga menutup celah hadirnya pelaku dengan kasus yang serupa.
Semua aturan ini tidak akan bisa diterapkan kecuali dengan menerapkan aturan syarak di bawah naungan sistem Islam.
Wallahualam bisawab. []
