Ketidak seriusan negara tampak dalam mengatasi kesulitan para petani untuk mendapatkan sarana produksi padi (saprodi) seperti pupuk, benih, dan sebagainya dengan harga murah
Yang terjadi justru anggaran untuk subsidi pupuk makin dikurangi
Penulis Heni Ruslaeni
Pegiat Literasi
Matacompas.com, OPINI -- Di tengah kondisi masyarakat yang makin sulit akibat kenaikan harga bahan pokok, terutama harga beras yang makin melangit. Sedih bukan kepalang nasib masyarakat saat ini sangat malang, terutama perdapuran ibu-ibu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bagaimanakah nasib masyarakat saat ini?
Kemiskinan dan kelaparan seolah tidak henti-hentinya menimpa negara ini. Padahal Ramadan belum tiba akan tetapi beberapa kebutuhan pokok sudah melompat harga. Sebelumnya masyarakat mengeluh karena harga minyak goreng, cabai, bawang terus merangkak, kini giliran komoditas beras premium secara rata-rata mengalami kenaikan harga menjadi Rp16.900/kg dan beras medium Rp 14.000/kg.
Kenaikan harga pokok ini terjadi di setiap wilayah termasuk di wilayah Kabupaten Bandung. Disinyalir naiknya gabah di semua sentra produksi menjadi salah satu pemicu mahalnya harga beras dan kelangkaan di sejumlah ritel modern yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Setahun terakhir harga beras terus naik, bahkan kenaikan beras pada tahun 2023 mencapai 20% dibandingkan harga sebelumnya. Penyebab mahal dan kelangkaan beras disebabkan adanya ketidaksesuaian antara permintaan dengan ketersediaan alias faktor (supply-demand). (Sumber IDXChannel, 19/02/2024)
Krisis pangan dunia seakan kian nyata, lonjakan harga beras adalah pertanda kegagalan politik pangan dan pertanian. saat ini memang kesulitan untuk mendapatkan pasokan beras. Sebenarnya ini terjadi karena efek kemarau yang ekstrem akibat Elnino. Ketidak seriusan negara tampak dalam mengatasi kesulitan para petani untuk mendapatkan sarana produksi padi (saprodi) seperti pupuk, benih, dan sebagainya dengan harga murah. Yang terjadi justru anggaran untuk subsidi pupuk makin dikurangi. Begitu pula pemerintah gagal memitigasi perubahan cuaca yang berakibat gagal panen di mana-mana.
Seharusnya, negara yang kaya akan SDA bisa mandiri dalam mengelola pangannya, tidak tergantung pada impor. Sayangnya, Negara atau Pemerintahan sendiri tampaknya selalu gagap menghadapi situasi yang berulang terjadi, tentunya tidak bisa dianggap remeh. Jika ditelaah lebih dalam, kita akan menemukan bahwa penyebab karut-marut yang terjadi saat ini adalah bukti penerapan sistem kapitalisme neoliberalisme. Pemerintah hadir hanya sebagai regulator dan fasilitator bagi para korporator bukan penanggungjawab dan pengurus masyarakat. Dari sistem kapitalisme inilah lahir pemimpin yang lemah, abai, dan gagal mengurusi masyarakat.
Dalam sistem Islam, pangan merupakan masalah yang benar-benar sangat diperhatikan, karena merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Islam mewajibkan seorang pemimpin negara (khalifah) untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya terutama pangan. Dalam Islam politik pangan memiliki paradigma yang berbeda dalam mengatur pangan. Islam mampu mewujudkan pemenuhan pangan bagi seluruh masyarakat yang jaminan stabilitas negara dan pelaksanaanya berada di pundak negara. Begitupun dalam pengelolaan tanah, Islam mempunyai aturan terhadapnya, jika keadaan tanah itu subur maka akan ditanami dan yang tandus dibuat perumahan untuk masyarakat. Adapun untuk menstabilkan harga, politik pangan Islam akan menekankan pada aspek produksi. Dan kemampuan negara dalam mengendalikan harga ditentukan penguasaanya terkait pasokan tidak melibatkan pengusaha, Oleh karena itu pemimpin Islam wajib hadir untuk melihat langsung mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Selain untuk menyelesaikan harga pokok yang senantiasa melompat. Oleh karena itu, hanya Islam yang mampu memberikan solusi pada ketidakstabilan harga, dan semua itu hanya akan terwujud dengan penerapan hukum Islam di muka bumi ini.
Wallahualam bissawab. []
