Negara yang menerapkan aturan Islam secara sempurna akan melarang dengan tegas pengurusan masalah pangan oleh korporasi atau pihak swasta
Sehingga, kestabilan harga akan tercipta
Penulis Fitria Rahmah, S.Pd.
Pendidik Generasi dan Aktivis Muslimah
Matacompas.com, OPINI -- Melonjaknya harga beras sebetulnya bukanlah hal yang baru. Berulangnya inflasi harga pangan seperti ini membuat masyarakat tak lagi aneh dengan fenomena yang ada. Terlebih jika menghadapi momentum tertentu, misalnya saat-saat menjelang Pemilu, di mana terdapat suatu tradisi bagi-bagi sembako oleh para calon legislatif (caleg). Momentum lainnya adalah ketika akan memasuki puasa Ramadan dan Lebaran. Atau pun karena kondisi tertentu seperti gagal panen yang disebabkan oleh iklim, ataupun panjangnya rantai distribusi, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya permainan para tengkulak dengan menyimpan stok demi meraup keuntungan lebih besar.
Melansir dari media online idxchannel, Senin, 19 Februari 2024, Stok beras di beberapa agen beras dan mini market belakangan terjadi kelangkaan. Agen beras menduga kelangkaan tersebut karena musim kampanye Pilpres dan Pileg yang memborong beras untuk bantuan sosial (bansos).
Tak hanya terjadi di Jakarta, di daerah lain pun diketahui terjadi kelangkaan dan kalaupun tersedia harganya lebih tinggi dari biasanya. Seperti di Kabupaten Bandung, Rizal salah seorang agen beras mengatakan banyak faktor, salah satunya jumlah pasokan dari produsen yang berkurang.
Rizal menyebutkan, saat ini memang bukan waktunya panen raya dan kesulitan para pedagang untuk mendapatkan pasokan beras pun sempat tersendat sejak Januari 2024. Rizal pemasok beras di daerah Banjaran Kabupaten Bandung tersebut mendatangkan beras dari para petani beras di Garut, Jawa Barat.
Kejadian berulang ini menunjukkan ketidaksigapan pemerintah mengatasi semua persoalan, terutama masalah pangan. Kebijakan yang diambil bukan solusi yang solutif. Meskipun banyak program yang diambil sebagai upaya untuk menstabilkan harga pangan terutama beras. Namun nyatanya, program-program tersebut tidak mampu membuat harga beras stabil. Yang ada adalah harga beras makin mengganas.
Salah satu program yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras adalah dengan melakukan impor beras. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat bahwa sepanjang 2023, pemerintah melakukan impor beras sebanyak 3,06 juta ton, meningkat 613,61% dibandingkan 2022. Pada 2024 ini, Presiden Jokowi meminta Badan Pangan Nasional untuk menugaskan Bulog melakukan importasi sebesar dua juta ton untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP). Selama Januari 2024, sudah dilakukan impor yang nilainya mencapai USD279,2 juta. Angka tersebut melonjak sebesar 135,12% secara tahunan (yoy) dibandingkan Januari 2023 yang sebesar USD118,7 juta.
Namun pada kenyataannya, impor besar secara besar-besaran ini tidak mampu mereda harga beras yang semakin mengganas. Data dari panel harga Bapan Pangan Nasional (BPN) hingga 07 Maret 2024 menunjukkan rata-rata harga beras premium dari berbagai provinsi mencapai Rp16.490/kg, dengan harga paling mahal di Provinsi Papua Tengah senilai Rp24.000/kg. Sedangkan beras medium rata-rata harganya Rp14.320/Kg.
Inilah wajah sesungguhnya dari tata kelola ekonomi kapitalisme, di mana kebijakan yang diambil tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Bahkan, tidak menutup kemungkinan malah menimbulkan permasalahan baru. Hal ini dikarenakan solusi dalam sistem ini sarat akan kepentingan. Kepentingan akan para penguasa dan pemilik modal. Sebab, penguasa dalam sistem ini hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator, bukan penanggung jawab urusan rakyat.
Sehingga tidak heran jika fenomena ini terus berulang. Sebab, kebijakan yang dibuat selalu disesuaikan agar dapat menguntungkan para importir ataupun pemilik modal. Bahkan tak jarang dari penguasa yang berperan sebagai pengusaha sekaligus. Oleh karena itu, mustahil akan tercipta kestabilan pangan. Maka, keadilan bagi seluruh rakyat adalah hal yang utopis dalam sistem kapitalis. Karena hanya para penguasa dan pengusahalah yang akan hidup sejahtera.
Padahal pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan negara harus menetapkan kebijakan yang strategis, bukan sebaliknya kebutuhan rakyat dipolitisasi seperti pembagian beras bansos. Fenomena yang sedang berlangsung di tengah impitan ekonomi yang begitu besar hanya akan membuat rakyat makin menderita dan tertindas.
Selama sistem ini masih eksis, maka selama itu pulalah fenomena ini akan terulang dan terulang lagi. Oleh karena itu, untuk mengakhiri penderitaan dan tidak terus menerus tertindas adalah dengan menghentikan fenomena ini secara tuntas. Hal yang harus dilakukan adalah dengan keluar dari sistem kapitalis dan masuk ke dalam sistem Islam secara menyeluruh.
Sebab, hanya sistem Islam yang mampu menciptakan kestabilan pangan. Islam akan mengatur sedemikian rupa distribusi pangan agar terjangkau semua masyarakat. Selain itu, penguasa dalam paradigma Islam adalah sebagai penanggung jawab urusan rakyat bukan sebagai regulator ataupun fasilitator. Maka, kebijakan yang dibuat akan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Imam (khalifah) adalah rain (pengurus rakyat) dan Dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.”
Maka negara yang menerapkan aturan Islam secara sempurna akan melarang dengan tegas pengurusan masalah pangan oleh korporasi atau pihak swasta. Sehingga, kestabilan harga akan tercipta. Selain itu, untuk menstabilkan harga dan pasokan beras tetap aman, negara akan menerapkan kebijakan yang tidak membuat petani atau rakyat merugi.
Negara akan mengawasi secara langsung produksi beras yang dilakukan oleh petani. Data yang akurat akan dimiliki oleh negara terkait kebutuhan pangan dalam negeri dan kemampuan lahan pertanian dalam memproduksi beras untuk menjaga pasokan pangan tetap aman. Kebijakan impor akan dilakukan apabila pasokan pangan dalam negeri tidak mencukupi dan akan segera dihentikan aktivitasnya ketika pasokan pangan sudah kembali pulih.
Kebijakan pertanian dilakukan dengan mekanisme intensifikasi dan ekstensifikasi. Hukum pertanahan akan diterapkan agar pemanfaatan lahan dapat optimal. Dan para petani akan mudah dalam memiliki lahan yang bisa digunakan untuk memproduksi kebutuhan pangan.
Untuk menjaga harga agar dapat dijangkau oleh seluruh rakyat, negara akan mengawasi secara langsung proses pendistribusiannya. Sehingga, para penjual tidak akan menimbun beras demi keuntungan yang lebih besar. Para tengkulak akan dilarang keberadaannya dan praktik ribawi akan dihapuskan, sehingga para petani, penjual akan mendapatkan modal tanpa unsur riba. Jika ada pelanggaran yang terjadi akan diberlakukan sanksi Islam secara tegas tanpa pandang bulu, berlaku sama untuk seluruh rakyat.
Keseriusan negara dalam mengawasi pasokan pangan, proses produksi dan distribusi akan mewujudkan kedaulatan pangan. Sebab, penguasa berperan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pengurus dan penanggung jawab urusan rakyat. Disaat inilah akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat dan kesejahteraan akan tercipta secara nyata.
Wallahualam bissawab. []
