Sejatinya, pesta demokrasi di negeri yang menerapkan sistem kapitalisme hanyalah bentuk basa-basi penguasa terhadap rakyatnya
Jargon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah omong kosong
Penulis Tinah Ma'e Miftah
Aktivis Muslimah dan Pegiat Literasi AMK
Matacompas.com, OPINI -- Meskipun pesta demokrasi Tahun 2024 telah usai, namun berbagai persoalan baru justru bermunculan di negeri ini. Mulai dari perhitungan suara yang menuai kontroversi, terjadinya kecurangan di sana-sini, dan yang tak kalah membuat hati kita sedih adalah meninggalnya para petugas KPPS yang terjadi silih berganti.
Dikutip dari Metrotvnews.com (21-02-2024) Kepada Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementrian Kesehatan (Kemenkes)] RI Siti Nadia Tarmizi mengonfirmasi data terbaru kasus kematian petugas Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) per 20 Februari 2024 sebanyak 94 orang. Menurut Nadia, 15-20 persen meninggal karena memiliki risiko tinggi dan juga penyakit komorbid.
"Mayoritas mereka adalah orang yang berusia 55 tahun dan memiliki penyakit penyerta seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan stroke," ungkapnya dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV.
Pesta demokrasi, yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan wakilnya, sekaligus memilih anggota Legislatif DPR RI pusat, DPRD, dan DPD, dalam waktu yang bersamaan acap kali memakan korban. Proses penghitungan suara ribet, dengan waktu yang terbatas mengharuskan para petugas KPPS bekerja lebih ekstra. Mereka bekerja full seharian dari pagi hingga sore hari, bahkan tak jarang dilanjut sampai malam demi hasil penghitungan suara agar segera bisa dilaporkan. Walhasil, istirahat pun terlewat, imunitas tubuh melemah, sakit, hingga berujung kepada kematian.
Sejatinya, pesta demokrasi di negeri yang menerapkan sistem kapitalisme hanyalah bentuk basa-basi penguasa terhadap rakyatnya. Jargon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah omong kosong. Katanya, pemimpin yang terpilih atas kehendak rakyat, pilihan rakyat, mewakili rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, nyatanya jauh panggang dari api. Fakta sebenarnya adalah siapapun orangnya yang menang dalam kontestasi pemilu, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan penguasa. Sebab, mereka yang sedang berkuasa pun tak akan rela begitu saja melepaskan kursi kekuasaan dan jabatannya. Mereka akan melakukan berbagai cara, termasuk menyiapkan penguasa lanjutan demi kekuasaan tetap dalam genggaman.
Penguasa dengan kewenangannya akan menggandeng para pemilik modal, konglomerat untuk tetap bersedia membantunya. Akhirnya kongkalikong pun terjadi antara penguasa dan pengusaha. Meski begitu, jangan dikira para konglomerat itu rela mengeluarkan biaya besar secara cuma-cuma demi negara. Ibarat pepatah, "Hari gini, tak ada makan gratis, Bro!" Semua ada timbal baliknya, ada harga yang harus dibayar. Siapa pun penguasanya harus mengikuti apa yang dimau oleh pemilik modal. Peraturan dan undang-undang yang dibuatnya harus menguntungkan mereka. Alhasil, penguasa dan pejabat terpilih, mereka bekerja bukan untuk kepentingan rakyat. Mereka bekerja demi kepentingan pribadi. Sementara rakyat hanya dijadikan objek tempat jualan janji.
Lain halnya dengan Islam. Syariat Islam memandang bahwa Allah Swt. menciptakan manusia beserta dengan fitrahnya. Salah satunya adalah fitrah ingin berkuasa (ghariza baqa), maka Islam tidak melarang siapapun untuk berkuasa, dan menduduki kursi pemerintahan.
Menurut pandangan Islam, jabatan bukanlah tempat yang empuk untuk mencari keuntungan, ketenaran, kekuasaan, harta, apalagi wanita. Jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan. Dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak, di hadapan Allah Swt..
Pertangungjawaban kekuasaan dan jabatan itu meliputi dua hal. Pertama, bagaimana jabatan itu didapatkan, apakah dengan cara yang baik, ataukah dengan jalan curang? Kedua, untuk apa jabatan itu diemban? Apakah dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Allah Swt. atau bukan? Jika kedua kriteria tersebut terpenuhi, didapat dengan cara yang baik dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu mengurusi urusan umat, jabatan akan membawa keberkahan.
Sebaliknya, jika didapatkan melalui kecurangan serta tidak ditunaikan dengan baik maka jabatan akan membawa kehinaan dan penyesalan. Hal ini sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar ketika ia datang untuk meminta jabatan.
Suatu hari, Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku seorang pemimpin?" Lalu, Rasulullah saw. memukulkan tangannya ke bahuku dan bersabda: "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sungguh hal ini adalah amanah. Ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan dengan sebaik-baiknya." (HR. Muslim)
Kekuasaan dan jabatan haruslah diemban oleh orang yang bersedia mengerahkan segenap kemampuan, baik pikiran, waktu, dan tenaga, semata-mata hanya untuk melaksanakan amanah, mengurusi urusan umat. Bersedia dikritik jika salah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ra. Sesaat setelah dibaiat beliau berpidato dan mengatakan,
"Wahai manusia, sungguh kalian membaiat aku, sedangkan aku bukan orang terbaik di antara kalian. Karena itu bila kalian mendapati aku berada di jalan kebaikan, maka bantulah aku. Sebaliknya, bila aku berada di atas jalan yang salah maka luruskanlah aku.. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun jika aku melanggar Allah dan Rasul-Nya, janganlah kalian menaati aku...." (Al-Bidayah, 5/248)
Mengingat betapa beratnya amanah kekuasaan dan jabatan, maka tidak seharusnya jabatan diemban oleh orang yang mudah dirayu, serta tunduk kepada orang lain. Tidak juga jabatan diberikan kepada orang yang rakus pada kekuasaan, tetap bertahan meski rakyat tak lagi menginginkan. Sebagai seorang muslim penting bagi kita mengambil apa yang telah Nabi Muhammad saw. dan para sahabat contohkan. Karena hanya dengan itulah keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat akan didapat. aamiin ya Rabbal 'aalamiin. Wallahualam bissawab. []
