Persoalan utamanya adalah penerapan sistem kapitalisme yang diemban oleh negeri ini menjadikan pajak dan utang sebagai sumber utama APBN
Selama sistem ini dipertahankan maka, pajak akan terus menjadi beban masyarakat, apalagi pajak di negeri ini diwajibkan atas seluruh masyarakat termasuk rakyat miskin
Oleh Susilawati
Aktivis Dakwah
Matacompas.com, OPINI -- Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan tentang wacana kenaikan pajak motor. Sebagaimana dikutip oleh media online CNBC Indonesia, Jumat (19/1/2024) - Kementerian Koordinator Bidang Kementerian dan Inverstasi (Kemkomarves) buka suara perihal isu rencana kenaikan pajak motor konvensional atau bahan bakar minyak (BBM/Bensin), rencana kenaikan pajak ini tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jodi Mahardi menyebutkan rencana tersebut bukan hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat, dia mengatakan kenaikan pajak kendaraan motor dengan bahan bakar bensin itu sebagai upaya pemerintah memperbaiki kualitas udara Jabodetabek.
Meskipun masih wacana dan belum ada kepastian penerapannya, kebijakan pajak ini tentu akan menambah beban rakyat di tengah himpitan ekonomi yang sulit. Maka, saat ini masyarakat menengah ke bawah lebih memilih kendaraan bermotor, karena ongkosnya yang lebih murah. Pemerintah memang sudah mengembangkan moda transportasi yang terintegrasi khususnya di daerah Jabodetabek, seperti Transjakarta, KRL, LRT, dan MRT, tetapi untuk beralih transportasi, masyarakat masih dibebani tarif baru yang cukup mahal.
Dalam penerapan sistem ekonomi kapitalisme pajak dijadikan sumber utama pemasukan negara, seperti saat ini. Segala pembiayaan negara, seperti pembangunan, gaji pegawai negara, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, bersumber dari harta rakyat berupa pajak. Padahal di tengah pajak yang terus naik dan meluas di berbagai sektor, kesejahteraan rakyat tidak pernah didapatkan. Oleh karena itu rencana menaikkan pajak motor berbahan bakar minyak atau BBM adalah kebijakan yang zalim.
Persoalan utamanya adalah penerapan sistem kapitalisme yang diemban oleh negeri ini menjadikan pajak dan utang sebagai sumber utama APBN. Selama sistem ini dipertahankan maka, pajak akan terus menjadi beban masyarakat, apalagi pajak di negeri ini diwajibkan atas seluruh masyarakat termasuk rakyat miskin.
Negara dalam sistem kapitalisme mengabaikan perannya sebagai pengurus umat, mereka justru berpihak kepada para pemilik modal. Padahal negeri ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa melimpah, dan bisa menjadi sumber pemasukan besar negara. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme menyerahkan seluruh kekayaan alam tersebut kepada pihak swasta atau korporasi, maka ini merupakan penyebab utama dalam menetapkan pajak.
Berbeda dengan Islam, negara melayani urusan rakyat secara totalitas serta mampu mengeluarkan masyarakat dari jeratan pajak sistem kapitalis. Maka, sistem itu harus berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan buatan manusia, karena dengan penerapan sistem Islam akan mampu membiayai negara tanpa pajak. Negara yang berfungsi sebagai pengurus urusan umat, akan memberlakukan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh.
Dalam sistem Islam, sumber pendanaan untuk pembangunan, bisa diambil dari baitulmal. Pemasukan baitulmal bermacam-macam, seperti dari harta fai, kharaj, jizyah, usyur, serta hasil pengelolaan SDA dan lainnya.
Maka hanya sistem Islamlah yang dapat mengatasi pajak tanpa mencekik rakyat. Mari tinggalkan sistem kufur ini, dan kembali pada sistem sahih yang berasal dari Allah Swt., yakni sistem Islam.
Wallahualam bissawab. []
