Jika tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka mengapa harus mengorbankan hak-hak rakyat?
Sedangkan berbagai proyek nasional yang digenjot pemerintah ujung-ujungnya hanya memuluskan langkah investor untuk mengeruk keuntungan. Pemerintah pun puas dengan prosentase ala kadarnya. Sedangkan rakyat hanya menikmati remahanannya
Penulis Maya Dhita E.P., ST
Pegiat Literasi
Matacompas.com, OPINI -- Kebutuhan pokok manusia meliputi pangan, sandang, dan papan. Ketiganya bukan merupakan tingkatan prioritas, melainkan kesatuan yang harus terpenuhi secara mutlak. Manusia tidak akan hidup secara normal tanpa ada salah satunya. Begitu juga dengan papan, tempat tinggal, atau ruang hidup. Tanpa ruang hidup, bagaimana seseorang mampu menjalankan aktivitas hidupnya?
Kebutuhan akan ruang hidup ini jelas menjadi tanggungjawab negara sebagai pelindung rakyat. Namun terkadang rakyat harus dihadapkan pada permasalahan di mana negara justru memberikan karpet merah pada mereka yang hendak mengambil dan memanfaatkan tanah-tanah rakyat (investor). Sebut saja Rempang dan Seruyan. Ya, konflik agraria seakan tidak pernah putus dan terus bereplika.
Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi dalih legalnya perampasan tanah warga. Warga dipaksa menyerahkan tanah dengan uang ganti yang tidak sesuai yaitu di bawah harga pasaran. Bahkan sebuah aturan diterbitkan untuk mempercepat proses alih lahan ini. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Perpres 78/2023). Aturan ini menjadikan status kepemilikan atas tanah menjadi tidak jelas. Konflik agraria yang telah ada pun semakin parah.
Jika tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka mengapa harus mengorbankan hak-hak rakyat? Sedangkan berbagai proyek nasional yang digenjot pemerintah ujung-ujungnya hanya memuluskan langkah investor untuk mengeruk keuntungan. Pemerintah pun puas dengan prosentase ala kadarnya. Sedangkan rakyat hanya menikmati remahanannya.
Begitulah cara kerja pembangunan di sistem kapitalisme demokrasi. Konflik agraria adalah sebuah keniscayaan. Jangan pernah berharap rakyat akan bisa sejahtera dengan sistem kufur ini, yang ada malah diperas hingga jadi sepah.
Lain halnya jika kehidupan ini diatur dengan sistem Islam. Pemimpin atau penguasa adalah pelindung sekaligus pengurus rakyat. Termasuk di dalamnya masalah perlindungan atas kepemilikan tanah. Penguasa akan menjamin hal ini karena di dalam Islam terdapat konsep yang jelas atas kepemilikan tanah.
Di dalam Islam terdapat tiga jenis kepemilikan tanah. Pertama kepemilikan individu, yang kedua adalah kepemilikan umum dan ketiga adalah kepemilikan negara.
Dalam kepemilikan individu, setiap orang berhak memiliki tanah baik itu dari transaksi jual beli, hibah, maupun warisan, untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, lahan untuk perikanan dan sebagainya.
Sedangkan lahan yang di dalamnya terdapat harta milik umum misalnya hutan, sumber mata air, juga lahan yang di dalamnya terdapat bahan tambang, jalan laut dan sebagainya, tidak boleh dimiliki oleh individu. Negaralah yang berhak mengelolanya dan nantinya akan dimanfaatkan dan diambil hasilnya untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan konsep ini, tidak diperbolehkan memberikan kewenangan kepada pihak swasta atau individu dalam hal pengelolaan lahan tersebut.
Sedangkan tanah milik negara atau kepemilikan negara meliputi tanah yang tidak digunakan selama tiga tahun, atau disebut juga dengan tanah terlantar dan juga tanah yang tidak berpemilik. Tanah-tanah ini akan dikelola dan dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan negara. Negara pun berhak untuk memberikan tanah ini untuk dikelola oleh orang lain yang mampu mengelolanya.
Dengan adanya konsep kepemilikan tanah yang jelas maka permasalahan pertanahan yang ada di negeri ini akan teratasi. Tidak akan ada rakyat yang dirugikan karena negara menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pengurus rakyat dengan menjamin kepemilikan tanahnya.
Dalam Islam, negara juga akan memprioritaskan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka tidak akan mungkin mengambil alih tanah rakyat sebab kepemilikan individu. Negara juga hanya akan mengandalkan Baitul mal sebagai sumber dana pembangunan. Negara tidak akan melibatkan investor asing karena akan membahayakan negara.
Begitulah Islam dengan seperangkat aturan yang tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan tetapi juga mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab.
