Ngenes-nya lagi para simpatisan yang hanya bermodal fanatisme termakan bujuk rayu dan citra buatan paslon yang belum tentu sifat aslinya demikian
Hanya karena perbedaan paslon atau parpol saja, simpatisan saling benci dan berpecah belah
Penulis Siti Nur Fadillah
Pegiat Literasi
Matacompas.com, OPINI -- Terhitung kurang lebih dua bulan lagi, pesta demokrasi akan diadakan. Para peserta pemilu, terutama paslon presiden dan wakil presiden, kini berlomba merebut perhatian massa melalui berbagai cara. Mulai dari pencitraan, propaganda, perang opini, black campaign, hingga suap menyuap. Maka tidak heran, pada masa kampanye ini mendadak ada yang dekat dengan ulama, berlagak religius, pura-pura baik dan dermawan. Belum lagi para tim sukses fanatik yang rela melakukan cara kotor apapun agar paslon yang mereka jagokan menang.
Pada masa kampanye inilah potensi polarisasi dan pecah belah rakyat meningkat. Fanatisme, kecintaan berlebihan pada salah satu figur, serta ambisi kekuasan yang begitu besar menyebabkan konflik antar simpatisan tak dapat terhindarkan. Merasa figur yang didukung selalu benar dan lawan selalu salah, tanpa benar-benar mau berkaca pada fakta yang sebenarnya.
Baru-baru ini, kerusuhan yang melibatkan dua partai politik di Muntilan, Magelang (15/10/2023) menjadi bukti nyata politik Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bentrok diduga melibatkan Laskar PDIP Jogja yang baru saja menghadiri acara di Mungkid dengan Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Militan. Diawali dengan adu mulut, kemudian saling lempar batu antara kedua belah pihak. Kerusuhan ini menyebabkan satu korban luka dan 6 unit motor rusak (Tirto[dot]id, 15/10/2023). Dan kejadian ini bukanlah yang pertama kali, sebab pada tahun-tahun pemilu sebelumnya juga terjadi konflik yang hampir sama. Jika begini, masih pantaskah pemilu disebut pesta demokrasi?
Tidak Ada Persatuan Hakiki dalam Demokrasi
Sejatinya tidak ada persatuan hakiki dalam demokrasi. Sekalipun ada gerakan persatuan dalam sistem ini, pastilah hanya berdasarkan kepentingan belaka. Dalam ranah parpol misalnya, bukan hal baru lagi ketika masa kampanye banyak parpol melakukan koalisi, dengan dalih persatuan dalam demokrasi. Meskipun sebelumnya partai-partai tersebut merupakan rival politik, tidak ada masalah sejauh kepentingan parpol tersebut terjamin. Namun, setelah pemilu selesai entah kemana perginya persatuan tadi.
Hal yang sama juga berlaku di kalangan para simpatisan paslon. Tentu saja keuntungan terbesar ada pada pihak paslon. Hanya dengan iming-iming uang, keuntungan, atau sekadar fanatisme belaka, tenaga dan suara simpatisan dimanfaatkan habis-habisan. Setelah mendukung setengah mati dalam kampanye, usai pemilu tidak lagi diingat. Habis manis sepah dibuang. Paslon yang didukung tidak membutuhkan mereka lagi, kepentingan mereka cukup sampai pemilu.
Ngenes-nya lagi para simpatisan yang hanya bermodal fanatisme termakan bujuk rayu dan citra buatan paslon yang belum tentu sifat aslinya demikian. Hanya karena perbedaan paslon atau parpol saja, simpatisan saling benci dan berpecah belah. Padahal ketika mereka bentrok, apakah paslon yang mereka dukung peduli. Mereka yang babak belur, tetapi tetap paslon yang diuntungkan. Maka masihkah kita berharap persatuan melalui demokrasi?
Kepemimpinan Paripurna dengan Islam
Tidak seperti demokrasi yang bersatu hanya demi keuntungan. Persatuan hakiki hanya dapat dicapai dengan landasan akidah Islam dalam bingkai khilafah islamiyyah. Yaitu persatuan ummat dalam satu kepemimpinan global atas kesamaan tujuan untuk mencapai rida Allah Swt.. Landasan dasar inilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran, perilaku, aturan hidup sesuai perintah dan larangan Allah. Mulai dari ranah individu, masyarakat, dan negara, semua elemen akan bersatu untuk mewujudkan kehidupan yang ideal berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.
Termasuk dalam hal memilih penguasa. Dalam Islam, kekuasaan hakikatnya adalah amanah. Amanah bisa menjadi beban pemangkunya di dunia sekaligus menjadi siksa bagi dirinya di akhirat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw., “Kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih saya dan adil (HR. Ath-Thabarani).
Kekuasan bukan berarti haram, bahkan dalam Islam kekuasaan amatlah penting. Kekuasaan sangat dibutuhkan demi kemaslahatan agama dan umat. Hanya saja sebagai seorang muslim, jangan sampai ambisi mengejar kekuasaan membutakan kita dari misi utama di dunia. Maka dari itu, pantaskah kekuasan didapatkan dari cara memanfaatkan orang lain, politik uang, atau dengan saling menyerang? Wallahualam bissawab. [MDEP]
