Pemerintah selalu berusaha merealisasikan program-programnya berupa PSN, meskipun masyarakat bersikeras mempertahankan wilayah atau ruang hidup mereka. Mereka berjuang mempertahankan lahan mereka karena tidak ada pengganti yang layak ketika pindah dari sana
Alhasil, terjadilah kekerasan dari pihak pemangku kebijakan terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya
Lailatul Hidayah
Pegiat Literasi
Matacompas.com, OPINI -- Adanya PSN (Proyek Strategis Nasional) tak lain memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah merupakan tujuannya. Dalam peraturan Mentri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan PSN, terdapat 208 proyek dan 10 program PSN ditahun 2020-2024. Sektor-sektor tersebut antara lain: sektor jalan dan jembatan, pelabuhan, bandar udara, kereta, kawasan dan lain sebagainya, adapun program-programnya terdiri atas program ketenagalistrikan, pemerataan ekonomi, pariwisata, pembangunan smelter, food estate dan lain sebagainya. Meskipun seakan tujuan PSN mensejahterakan, tetapi berbeda dengan fakta yang ada dilapang, yang justru banyak menimbulkan konflik.
Mengutip dari law-justice (18/10/2023) Sekretaris Jendral KPA, Dewi Kartika menyatakan bahwa telah terdapat 660 konflik agraria di Indonesia sejak tahun 2020-2023, dari total kasus tersebut, 105 konflik terjadi akibat PSN. Ia juga menjelaskan bahwa banyak lahan yang tsebelumnya telah ditinggali oleh warga secara turun temurun, tetapi harus diambil demi terlaksananya proyek PSN, hal ini ini sulit dihentikan karena adanya undang-undang dibaliknya seperti Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Hal ini karena untuk menjalankan PSN, pemerintah memerlukan lahan yang luas dan banyak. Adapun yang selama ini menjadi target pelaksanaan PSN meliputi tempat tinggal masyarakat, dan tempat dimana masyarakat mencari penghidupannya seperti lahan pertanian, perkebunan, pantai, dan perairan. Saat terjadi proses pembebasan lahan, tidak semua unsur masyarakat setuju sehingga tidak jarang ada perlawanan dari mereka.
Pemerintah selalu berusaha merealisasikan program-programnya berupa PSN, meskipun masyarakat bersikeras mempertahankan wilayah atau ruang hidup mereka. Mereka berjuang mempertahankan lahan mereka karena tidak ada pengganti yang layak ketika pindah dari sana. Alhasil, terjadilah kekerasan dari pihak pemangku kebijakan terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya. Fakta yang terjadi di Pulau Rempang, terdapat upaya pemerintah untuk melakukan pengosongan dipulau tersebut untuk proyek Eco-City, karena warga menolak proyek tersebut, akhirnya Polisi menembakkan gas air mata ke berbagai arah hingga asapnya sampai ke sekolah yang mengakibatkan belasan anak dilarikan ke rumah sakit, selain itu juga terjadi penangkapan warga oleh aparat, akibat penolakan tersebut. misalnya pula yang terjadi di Air Bangis Sumatera Barat. Warga Desa Air Bangis menolak pembangunan kawasan industri kilang minyak kelapa sawit seluas 30 ribu hektare di Teluk Tapang. sebagian lahan merupakan area yang sudah digunakan untuk perkebunan dan dihuni 45 ribu warga sejak tahun 1970-an. Pihak pelaksana PSN itupun akan menggusur rumah penduduk dengan alasan lahan yang ditempati masyarakat setempat selama bertahun-tahun itu adalah milik negara. Alhasil pada 31 Juli 2023, warga setempat melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Barat.
Konflik agraria yang diakibatkan modus PSN tersebut juga banyak terjadi di daerah lainnya, hal ini dapat disadari bahwa dengan adanya PSN, ternyata tak sesuai dengan tujuannya, namun justru merampas hak rakyat dan menyuburkan konflik dengan warga setempat. Untuk menuntaskan persoalan ini, maka perlu diketahui terlebih dahulu siapakah yang berada dibalik konflik ini dan menjadikannya tumbuh subur? bagaimana sistem Islam dapat menuntas problem ini hingga ke akarnya?
Oligarki dalam sistem kapitalisme dibalik konflik perampasan lahan
Faktanya konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat karena perampasan lahan milik warga terus berulang dengan modus PSN (Proyek Strategis Nasional) yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah, agar tidak terkesan pemerintah melakukan perampasan lahan tanpa sebab, namun ada tujuan besar didalamnya, adapun siapa yang berada dibaliknya, lagi-lagi pelakunya adalah negara bekerjasama dengan pemilik modal atau oligarki. Negaralah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi memuluskan tujuan para pemilik modal untuk menguasai lahan-lahan warga setempat. Pemimpin negeri ini jauh dari tugas pemimpin sebenarnya yaitu sebagai pelayan umat. Jangankan untuk menjadi pelayan umat dan mengurus umat, negara dan penguasa justru menjadi kaki tangan para pemilik modal, bahkan banyak dari pengusaha berperan ganda sebagai penguasa, sehingga wajar jika terjadi konflik-konflik lahan, pemerintah justru tidak menunjukkan keberpihakannya pada rakyat, bahkan berlaku represif terhadap rakyat demi memenuhi kepentingan para pemilik modal.
Ujung kasus dari konflik lahan, pengusaha akan tetap menang, sedangkan rakyat harus pasrah dengan keputusan yang diberikan penguasa, kesejahteraan hanyalah menjadi mimpi belaka, karena oligarki lebih berkuasa daripada rakyat biasa. Kepercayaan rakyatpun terhadap penguasa menjadi musnah, karena mata para penguasa telah disilaukan dengan dunia. Kebjakan-kebijakan seperti ini wajar terjadi, karena negeri ini menerapkan sistem kapitalisme neoliberal yang berasaskan sekulerisme, sehingga tidak mengenal halal dan haram serta tugas pemimpin sebenarnya sebagai pelayan umat. Sistem atau ideologi kapitalisme inilah habitat sebenarnya bagi para oligarki, karena sistem perekonomiannya memiliki konsep pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada investasi bukan pelayanan penguasa. Pertumbuhan ekonomi ini mengharuskam adanya konsep liberalisme kepemilikan, industrialisasi dalam skala besar, hutang luar negri dan investasi.
Liberalisme kepemilikan menghalalkan individu dan sekelompok orang dapat menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam. Melakukan industrialisasi dalam skala besar hutang luar negri dan investasi. Hal tersebut membutuhkan legal formal berupa regulasi yang dapat memberi ruang investasi, sedangkan dalam kapitalisme, meniscayakan uang dapat memenangkan pesta demokrasi, yang akhirnya terjadi kesepakatan antara penguasa dengan pengusaha yang dimenangkannya tersebut. relasi antara keduanyalah yang akan terus menguntungkan para pemilik modal dan sangat merugikan kehidupan rakyat.
Oligarki punah hanya dengan sistem Islam
Sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Sistem pemerintahan Islam (Khilafah) menjadikan akidah Islam sebagai asas bernegara. Khalifah merupakan kepala negara akan membuat kebijakan berdasarkan hukum syara’. Tugas khalifah adalah mengurusi urusan rakyat. Maka, ketika merencanakan sebuah program strategis, tujuannya tidak lainnya adalah untuk memenuhi hajat hidup rakyatnya dapat terpenuhi secara keseluruhan.
Perihal pembangunan, misalnya, negara akan mempertimbangkan banyak hal, seperti subur ataukah tandus, berpenghuni ataukah tidak, wilayah hutan, ataupun yang memiliki kekayaan alam besar. Islam juga mengatur perihal kepemilikan, yakni terdiri atas lahan yang boleh dimiliki individu, milik rakyat (umum), dan milik negara, sehingga tidaka akan ada liberalisme kepemilikan seperti pada sistem kapitalisme.
Semuanya akan diatur sebagaimana aturan dalam syariat Islam. Ketika ada proyek strategis, khalifah wajib mengkaji proyek itu sampai detail, bahkan hingga dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkan. Negara pun tidak akan menyerahkan proyek tersebut kepada swasta untuk mengelolanya, melainkan membangun di bawah departemen perindustrian dengan pengawasan ketat. Adapun biayanya berasal dari baitulmal, seperti harta yang diperoleh dari pengelolaan SDA, jizyah, fai, kharaj, ganimah, dan sebagainya. Tidak akan ada lagi oligarki yang akan merampas hak rakyat, karena khalifah tidak akan berkompromi dengan oligarki dan mengorbankan rakyatnya. Dengan demikian, tidak akan ada pihak yang menzalimi ataupun terzalimi. Hanya dengan sistem Islam semua itu mampu terwujud dan kesejahteraan bukanlah mimpi belaka. Wallahualam.
