Negara kapitalisme hanya mengandalkan pajak dan utang untuk operasional negara. Sehingga negara sulit untuk menanggung biaya pendidikan secara keseluruhan
Sedangkan kekayaan alam diserahkan pada swasta (pemilik moda). Padahal kekayaan alam Indonesia berlimpah ruah
Oleh Verawati S.Pd
Pegiat Literasi
Matacompas.com, OPINI -- Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim mendapatkan teguran dari Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).
Presiden mengatakan bahwa terjadi gap yang sangat jauh dari sisi infrastruktur sekolah di kota dengan di desa terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Temuan ini didapatkan saat melakukan kunjungan kerja di berbagai wilayah (detik, 25/11/2023).
Mencermati berita di atas sejatinya teguran tersebut tidak hanya untuk Pak Menteri tapi sejatinya untuk para penguasa. Sebab urusan pendidikan ini sejatinya adalah tanggung jawab penguasa. Pendidikan harus menjadi fokus utama pembangunan. Sebab baik buruknya pendidikan akan mempengaruhi kualitas bangsa. Maka sudah sepatutnya negara memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Termasuk yang urgen dalam pendidikan adalah pembangunan infrastruktur baik untuk di perkotaan maupun di pedesaan.
Infrastruktur pendidikan itu sendiri meliputi sarana pembelajaran, laboratorium, lab pelatihan, pusat penelitian, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan, ruang praktik, perpustakaan dan fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan. Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 122 tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
Penyediaan infrastruktur tersebut tentunya sangat dibutuhkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dengan infrastruktur yang baik siswa dan guru akan lebih banyak mendapatkan berbagai informasi serta melakukan kegiatan yang menambah wawasan. Terlebih untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mereka dituntut untuk siap kerja setelah lulus sekolah. Sehingga dengan tidak adanya berbagai fasilitas tersebut siswa sangat minim mendapatkan berbagai informasi dan juga pengalaman belajar.
Untuk mewujudkan hal tersebut memang tidaklah mudah. Butuh pendanaan yang cukup besar dan sistem politik yang mendukung. Jika hal tersebut tidak ada, maka mustahil mewujudkan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan merata.
Saat ini jangankan sarana dan prasarana seperti di atas. Mewujudkan gedung sekolah dan kelas yang nyaman dan aman saja sangat sulit di wujudkan secara merata. Hasil survei BPS ruang kelas banyak mengalami kerusakan. Kerusakan tertinggi yaitu 60,60% dialami oleh kelompok sekolah tingkat dasar (detik, 25/11/2023).
Semua ini adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme pendidikan menjadi sektor komoditas yang bernilai ekonomis. Negara tidak bertanggungjawab secara penuh, melainkan hanya sebagian kecil saja. Sebagian besarnya sektor pendidikan diserahkan pada swasta dan pemilik modal. Sehingga tak heran berdiri sekolah-sekolah swasta yang bertaraf nasional hingga internasional. Tentu dengan biaya yang sangat tinggi, hanya orang berduit saja yang bisa masuk
Jika dilihat dari APBN, Pendanaan untuk pendidikan jumlahnya sangat kecil, bahkan setiap tahunnya terus berkurang. Wajar bila infrastruktur pendidikan banyak yang tidak memadai bahkan tidak ada. Namun di sisi lain pemerintah jor-joran menggelontorkan dana untuk pembangunan infrastruktur yang nirfaedah. Seperti kereta cepat Jakarta Bandung, Bandara Kualanamu di Medan dan IKN yang menyedot habis anggaran. Minimnya perencanaan yang baik juga sangat menentukan kualitas.
Hal lain yang menjadi sulitnya negara menanggung pendidikan secara optimal adalah biaya. Negara kapitalisme hanya mengandalkan pajak dan utang untuk operasional negara. Sehingga negara sulit untuk menanggung biaya pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan kekayaan alam diserahkan pada swasta (pemilik moda). Padahal kekayaan alam Indonesia berlimpah ruah. Sehingga yang menikmati kekayaan alam ini adalah pemilik modal saja
Berbeda dengan sistem Islam. Negara bertanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk infrastrukturnya. Penyediaan ini berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan dana. Negara wajib mewujudkan gedung sekolah yang terbaik ketimbang menyediakan jalan alternatif yang lebih cepat. Boleh saja jalan alternatif itu dibuat ketika semua yang prioritas sudah terwujud dan adanya dana.
Kehebatan sistem Islam dalam mewujudkan infrastruktur pendidikan bisa dilihat dari sejarah. Pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah banyak sekali pusat-pusat belajar didirikan. Termasuk universitas yang dilengkapi dengan perpustakaan dan laboratorium. Seperti pada masa Khalifah pada masa Khalifah Al-Muntansir Billah (1226 M - 1242 M) telah dibangun Universitas Al-Mustansiriyah di Baghdad.
Salin infrastruktur pendidikan juga dibangun infrastruktur publik lainnya seperti rumah sakit, jalan, saluran air, listrik termasuk internet. Semuanya bisa mengakses dengan mudah dan bahkan gratis oleh orang miskin maupun kaya. Baik di kota maupun di desa pembangunan akan dilakukan sesuai kebutuhan.
Semua kebutuhan infrastruktur ini dibiayai oleh negara dari Baitul Mal. Sebab negara Islam memiliki sumber pendanaan yang bersifat tetap dan pasti seperti dari Ghanimah, Fa'i, Kharoj dan Jizyah serta kekayaan yang bersumber dari harta milik umum dan milik negara. Dengan sumber-sumber ini negara akan mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan gratis baik di kota maupun di desa.
Dengan demikian mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan infrastruktur yang baik dan gratis mustahil bisa diwujudkan dalam sistem kapitalis. Sebaliknya sistem Islam akan mampu mewujudkannya. Penerapan sistem Islam akan membawa keberkahan.
Sebagaimana firman Allah Swt. "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan" (TQS. Al-Araf: 96)
Wallahualam bissawab.
