Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan oleh pemerintah. Didukung oleh komponen yang ada dalam masyarakat dengan tujuan kesejahteraan rakyat semakin meningkat
Salah satu strateginya adalah dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik atau infrastruktur, di samping meningkatkan sumber daya manusia
Oleh Ine Wulansari
Pendidik Generasi
Matacompas.com, OPINI -- Di sela KTT APEC di San Fransisco, Presiden Joko Widodo memberikan kuliah tamu di Standford University dan mengajak mahasiswa di sana untuk mengunjungi ibu kota Nusantara. IKN menjadi salah satu agenda yang dipromosikan dalam bentuk kerja sama maupun investasi.
Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengatakan, lemahnya serapan investasi asing pada mega proyek IKN di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dipicu masifnya investor domestik yang lebih cepat mengambil peluang. Deputi Bidang Pendanaan dan investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono mengatakan, alasan sejumlah investor dalam negeri lebih cepat masuk dan mengambil keputusan, mereka lebih memahami situasi, menghitung risiko maupun outfit, dan proses bisnisnya. Otorita IKN mengantongi 300 Letter of Intent (LoI) berupa pengajuan niat dan dan ketertarikan investor untuk membangun sejumlah fasilitas di IKN Nusantara. Sementara hanya 40 persen yang berasal dari calon penanam modal asing.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui belum ada investor asing yang menanamkan modal di mega proyek IKN Nusantara. Meski begitu, ia optimis laju pergerakan minat investor luar negeri di IKN bakal menguat. (katadata[]com, 17 November 2023)
IKN Sebagai Proyek Mercusuar
Meskipun diketahui belum ada investor asing yang tertarik atau mau menanamkan modalnya di proyek IKN ini, akan tetapi presiden tetap percaya diri bahwa investor asing akan berdatangan. Sebab, para investor domestik menjadi jalan dalam membuka peluang masuknya penanam modal dari luar. Jika ditelusuri, mega proyek IKN Nusantara ini tak ubahnya sebagai proyek mercusuar. Di mana proyek pembangunan ibu kota negara tersebut bertujuan agar Indonesia semakin diperhatikan oleh pihak luar negeri.
Dengan kebijakan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur, seakan ingin unjuk gigi pada dunia internasional bahwa Indonesia negara besar. Sekalipun pembangunan IKN ini pada awalnya banyak mendapatkan penolakan dan pertentangan, namun proyek besar tersebut terus dijalankan dan berharap banyak menarik investasi lokal maupun asing. Dikatakan sebagai proyek mercusuar, sebab segala infrastruktur yang dirancang dan akan dibangun bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan demi reputasi sesaat.
Lihatlah jenis infrastruktur yang akan dibangun, seperti sekolah internasional. Apa mungkin sekolah tersebut diperuntukkan bagi rakyat jelata? Begitu juga apartemen, apakah masyarakat kalangan menengah ke bawah akan tinggal di sana? Juga sejumlah infrastruktur lainnya yang akan dibangun jauh dari kepentingan rakyat. Kesemuanya ini, pada hakikatnya tidak berbasis kebutuhan masyarakat dan kemampuan negara. Pasalnya, pembangunan negara seharusnya ditunjukan untuk layakan publik dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara.
Kebijakan Penuh Ambisi dan Bersumber dari Investasi
Pemerintah begitu berambisi untuk memindahkan ibu kota negara dengan alasan bahwa Jakarta rawan banjir. Namun belakangan diketahui bahwa alasan tersebut hanya penyamaran untuk melanjutkan pembangunan yang sarat dengan berbagai kepentingan, terutama kepentingan para pemilik modal (swasta).
Padahal, masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses kebutuhan dasar seperti air, listrik, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Karena harganya yang terlampau mahal atau karena tidak tersedia di tempat masyarakat tinggal. Pembangunan layanan kesehatan dan pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, justru masih justru minim dan belum memadai. Namun di lain sisi, pemerintah bersikukuh untuk tetap melanjutkan pembangunan IKN yang memakan biaya besar serta perhatian, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit pula.
Sementara berkaitan dengan pembiayaan, pemerintah senantiasa bergantung terhadap investor lokal maupun asing. Hal tersebut justru menunjukkan betapa lemahnya negara dan tidak memiliki kemampuan dalam membangun IKN. Pada dasarnya negara tidak mempunyai modal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian masa depan pembangunan dan dapat menimbulkan berbagai persoalan selama proses pembangunan berlanjut. Parahnya, jika target pembiayaan tidak tercapai alias tidak bisa menarik banyak investor, pemerintah sering kali mengambil jalan pintas dengan menambah alokasi dana IKN dari APBN.
Pembangunan dengan mengandalkan investasi merupakan langkah yang berbahaya sebab berpotensi mengancam kedaulatan negara. Siapapun yang berinvestasi baik swasta lokal maupun asing, dapat dengan mudah menyetir negeri ini sesuai kepentingannya. Inilah gambaran pembangunan dalam naungan sistem Kapitalisme yang hanya mengandalkan investasi dan mengabaikan kepentingan rakyat. Padahal negeri ini memiliki potensi modal yang banyak dengan mengelola sumber daya alam menjadi pendapatan negara. Namun atas nama liberalisasi ekonomi di bawah penerapan sistem ekonomi kapitalisme, negara menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta. Pada akhirnya, dalam proses pembangunan bukan lagi kebutuhan rakyat yang dipenuhi, melainkan keuntungan materi yang jadi tujuan.
Pembangunan Untuk Melayani Umat
IKN dalam kacamata kapitalistik akan condong pada berbagai kepentingan dan daya guna yang tidak memberi manfaat. Berbeda dengan pembangunan dalam pandangan Islam, yakni sebagai bentuk pelayanan terhadap rakyat, sehingga berbasis pada kebutuhan rakyat. Hal tersebut akan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Sebagaimana sabda Nabi saw.: "Imam atau khalifah adalah raa'in (pengurus rakyat), dan ia akan bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari).
Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan oleh pemerintah. Didukung oleh komponen yang ada dalam masyarakat dengan tujuan kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik atau infrastruktur, di samping meningkatkan sumber daya manusia. Kebutuhan infrastruktur yang dimaksudkan adalah pembangunan jalan, kereta api, bandara, waduk, kanal, tanggul, pengelolaan limbah, listrik, telekomunikasi, pelabuhan, dan lain sebagainya. Semuanya ini termasuk dalam pembangunan ibu kota negara, di mana dalam Islam pembangunan ini tidak dapat dipisahkan dari penerapan sistem ekonomi Islam.
Pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut diambil dari sumber-sumber kekayaan alam dan disimpan di Baitulmal. Sehingga, dalam membangun seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan rakyat tidak tergantung pada investor, apalagi investor asing. Sistem ekonomi Islam telah mengatur dengan jelas masalah kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, negara akan memastikan sistem politik ekonomi Islam berjalan dengan benar. Agar seluruh pemenuhan kebutuhan masyarakat terjamin secara pasti oleh negara baik individu maupun kelompok. Dengan demikian, negara akan melihat jika pembangunan diperlukan maka akan diproses dan dilaksanakan secara maksimal. Semuanya itu semata-mata dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
Wallahualam bissawab. [MDEP]
