Konflik Palestina-Israel tak mungkin dapat terselesaikan selama Khilafah belum tegak karena akan terus terjadi perbedaan persepsi tentang hak atas tanah Palestina
Satu-satunya jaminan terhadap perdamaian Palestina adalah mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina. Dengan memberikan hak terhadap rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri
Penulis Nahmawati
Pegiat Literasi
Matacompas.com, OPINI - Palestina kembali bergejolak, beberapa hari terakhir eskalasi konflik Palestina-Israel mengalami peningkatan. Militer Israel meluncurkan serangan udara ke Jalur Gaza dengan target vital seperti tim medis, Rumah Sakit, lahan pertanian serta rumah-rumah penduduk di Gaza.
Berdasarkan laporan media lokal Palestina, WAFA, serangan roket Israel telah menghancurkan sebuah lokasi di kawasan Ansar sebelah barat kota Gaza, dan merusak bangunan tempat tinggal di sekitarnya. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sekitar 232 warga tewas, dan lebih dari 1.600 orang terluka setelah Israel melancarkan serangan udara ke wilayah tersebut.
Atas insiden itu Israel mengklaim serangan udara ke jalur Gaza sebagai balasan terhadap tembakan roket kelompok Hamas yang dilakukan secara mendadak pada Sabtu waktu setempat. (Katadata.co.id, 08/10/2023)
Perlu dipahami bahwa saat ini tengah terjadi pendudukan Israel atas Palestina. Publik menilai serangan Hamas dianggap sebagai pemicu. Faktanya serangan Palestina ke Israel merupakan bentuk balasan kekejaman Israel selama bertahun-tahun.
Media dan negara-negara Barat mengutuk serangan tersebut. Bahkan utusan perdamaian Timur Tengah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tor Wennesland turut mengecam serangan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengatakan bahwa negaranya “sedang berperang” melawan militan Hamas yang menguasai jalur Gaza.
Indonesia sebagai bagian dari nagara PBB turut menyuarakan keprihatinannya atas peningkatan eskalasi konflik Palestina dan Israel. Melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu RI) Retno Marsudi Dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa perdamaian antara Palestina dan Israel harus segera dicapai dengan merunut akar persoalan yang menyulut konflik yakni pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus di selesaikan berdasarkan parameter yang disepakati PBB. (Katadata.co.id, 08/10/2023).
Lalu apakah dengan menyerahkan penyelesaian konflik Palestina-Israel ke PBB akan menemukan titik terang? Jawabannya tentu mustahil. Barat dan sekutunya tidak akan pernah berpihak pada Palestina dan kepentingan kaum muslimin. Dukungan AS dan sekutunya terhadap Israel justru melanggengkan eksistensi penjajahan Israel terhadap Palestina.
Sejarah mencatat berdirinya negara zionis Israel di atas tanah Palestina adalah atas resolusi PBB yang memaksa Palestina membagi wilayahnya dengan Israel. Pengakuan PBB terhadap Israel sebagai Negara Yahudi di atas tanah Palestina merupakan suatu pengkhianatan. Sejak legitimasi tersebut Israel terus melakukan perluasan wilayah dengan jalan perang maupun pengusiran terhadap warga Palestina hingga saat ini.
Standar ganda Barat sangat tampak. Label teroris disematkan pada pejuang Palestina dan kaum muslimin sedangkan Israel tidak ada yang berani menyebut sebagai teroris. Inilah bentuk hipokrisi Barat. satu sisi mengecam berbagai bentuk penjajahan dan penindasan disisi lain Palestina dan kaum muslimin terjajah.
Konflik Palestina-Israel tak mungkin dapat terselesaikan selama Khilafah belum tegak karena akan terus terjadi perbedaan persepsi tentang hak atas tanah Palestina. Satu-satunya jaminan terhadap perdamaian Palestina adalah mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina. Dengan memberikan hak terhadap rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Tanah Palestina milik umat Islam
Palestina adalah negeri yang diberkahi, negeri para nabi dan syuhada. Sejarah mencatat Palestina adalah tanah kaum muslim. Uskup Safronius menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Khalifah Umar Bin Khathab yang diikuti dengan perjanjian Umariyah pada 637 Masehi. Sejak itu Palestina resmi menjadi wilayah Islam.
Pada tahun 638 Masehi di bawah kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khatab ra, seluruh negeri Palestina dimerdekakan dari penjajah Romawi. Di mana seluruh penduduk Palestina hidup aman di bawah pemerintahan Khalifah Umar.
Kemudian pada tahun 1187 Masehi saat terjadi perang salib, Shalahuddin al-Ayyubi membebaskan Palestina dari Perang salib. Palestina kembali menjadi milik kaum muslimin dengan status sebagai tanah kharajiyah. Dan di masa Khilafah Utsmaniyah Theodor Herzl mencoba mengambil Palestina. Namun saat itu khalifah Abdul hamid II dengan tegas menolak permintaan Herzl seraya berkata, “selama aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Khilafah Islamiyah.”
Dari catatan sejarah di atas sangat jelas bahwa Palestina adalah warisan Islam sedangkan Israel tidak ada hak atas tanah itu. Israel hannyalah entitas parasit yang menumpang hidup di Palestina.
Hanya Khilafah yang mampu mengusir Israel dari bumi Palestina. Olehnya itu untuk membebaskan Palestina dan negara-negara muslim lainnya, umat membutuhkan negara adidaya. Negara adidaya itu adalah Khilafah yang menjadi perisai kaum muslimin. Yang akan mencabut identitas Israel dan pendukungnya dari muka bumi. Khilafah akan membebaskan Palestina dan menyatukan negeri-negeri kaum muslimin.
Wallahualam bissawab. [MDEP]
