Adanya impor ternyata justru melanggengkan para oligarki, korporasi atau pedagang besar memainkan harga dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Para petani pun juga tidak semua diuntungkan kecuali petani-petani yang memiliki lahan yang luas dan produksi padi dalam jumlah besar.
Lailatul Hidayah
Pegiat Literasi
Matacompas.com - Kenaikan harga beras selalu menjadi keresahan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin di negeri kita, karena beras merupakan bahan pokok yang menjadi makanan sehari-hari dan bisa dikatakan sulit tergantikan dengan bahan pokok lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, rata-rata harga beras per kilogram ditingkat pedagang besar pada bulan September sebersar Rp13.036,96. Kenaikan harga beras tersebut diketahui penyebabnya dikarenakan kurangnya produksi lokal, sehingga hal tersebut menyebabkan kenaikan harga yang dengan kondisi tersebut, dijadikan kesempatan dan alasan bagi pemerintah untuk impor beras sebesar-besarnya, seakan-akan impor beras merupakan solusi agar menekan kenaikan harga beras, hal tersebut selalu saja berulang setiap tahunnya, dengan kebijakan impor, yang sebenarnya tidak membawa kesejahteraan bagi petani sendiri maupun konsumen, meskipun harga beras mengalami kenaikan, karena biaya produksi pertanian relatif mahal, seperti bibit, pupuk dan pestisida, belum lagi dengan adanya fenomena elnino dan wabah penyakit pada padi juga sulit diatasi yang menyebabkan produksipun menurun, sehingga petani padipun juga bisa mengalami kerugian dan jumlah padi lokal tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat, dengan ini pemerintah mengambil langkah impor untuk memenuhinya.
Pertanyaannya adalah mengapa harga beras juga seringkali mengalami kenaikan, meski disolusi dengan cara impor? Dari sini dapat disimpulkan bahwa impor bukanlah solusi dalam menurunkan harga beras, namun justru impor beras selalu dilakukan.
Pertanyaan berikutnya, mengapa impor beras terus terjadi meski tidak dapat menurunkan harga beras, apa faktornya?
Faktor Berulangnya Impor Beras
Mengutip dari Kompas.com (29/08/2023). Menurut Analisis Kebijakan Utama Kementan, Sumarjo Gatot Irianto, faktor yang menyebabkan impor beras terus berulang adalah karena margin keuntungan yang besar dikarenakan perbedaan harga beras dalam negeri yang tinggi. Data Bank dunia, pada Juni 2023, harga beras melonjak mencapai 514 dollar AS setara Rp7.710.000/ton, naik 15,8 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara harga beras premium di pasar domestik mencapai Rp13.500 per kg (ada selisih harga Rp5.790 per kg). Kalau impor beras 2 juta ton, maka paling tidak ada selisih Rp11,5 triliun.
Angka di atas tentu yang sangat menggiurkan. Itulah sebabnya, sampai kapan pun impor beras akan terus dilakukan. Semakin besar importasi, maka semakin besar margin yang diperoleh. Penyebab kedua yaitu stok beras lebih banyak dikuasai oligarki pedagang beras besar, sehingga pasokan dan harga beras mudah digoreng dan dipermainkan kapan saja untuk membentuk opini publik. Diperburuk lagi dengan penguasaan media oleh oligarki/pemilik modal untuk menggiring opini publik tentang stok beras Bulog menipis, kemampuan serapan Bulog rendah, inflasi yang tinggi.
Rente yang sangat besar ini sangat menggiurkan penguasa, pengusaha, spekulan, dan pemburu rente, bukan lagi petani yang diuntungkan saat harga beras naik. Kenyataan yang terjadi di skala petani justru semakin tergerus, dengan biaya produksi pertanian yang mahal dan lahan petani dengan skala kecil. Belum lagi adanya kondisi lingkungan yang tidak mendukung, seperti elnino dan hama-hama padi yang menyebabkan menurunnya produksi.
Liputan6.com (22/09/2023) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih mengatakan jika petani tidak bisa menikmati kenaikan harga beras yang terjadi saat ini. Menurut dia, harga beras yang mahal sekarang ini merupakan akibat dari harga beras yang dijual korporasi jauh dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang seharga Rp5.000/kg, yang kemungkinan dibeli dari petani saat musim panen raya.
"Karenanya bisa dikatakan harga beras yang mahal ini dinikmati perusahaan-perusahaan besar, dan petani tidak banyak untungnya, ketika membeli gabah dari petani, tidak ada namanya gabah premium, gabah medium, gabah biasa, semua sama. Tetapi ketika sudah jadi beras, ada yang namanya beras premium, beras medium, beras biasa," ungkapnya. Maka dapat disimpulkan, Henry menambahkan, bahwa kenaikan harga beras ini tidak dinikmati oleh para petani, melainkan dinikmati oleh para korporasi atau pedagang besar, ujarnya pada Konferensi Pers Hari Tani 2023 pada Jumat (22/9/2023).
Akar Masalah Kenaikan Beras Berulang
Kenaikan beras yang berulang dengan solusi impor oleh penguasa ternyata bukanlah benar-benar adanya keinginan penguasa mensolusi kenaikan harga beras agar rakyat tidak menjerit dan mudah dijangkau oleh seluruh rakyat terutama rakyat kecil. Adanya impor ternyata justru melanggengkan para oligarki, korporasi atau pedagang besar memainkan harga dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Para petani pun juga tidak semua diuntungkan kecuali petani-petani yang memiliki lahan yang luas dan produksi padi dalam jumlah besar.
Keberpihakan penguasa terhadap oligarki dengan mengeluarkan kebijakan impor merupakan akibat dari penerapan sistem kapitalisme. Di dalam sistem kapitalisme memiliki standar dalam berbuat dengan mengutamakan untung rugi. Domana yang berkuasa dan penentu kebijakan adalah yang memiliki modal besar, sehingga pemilik modal tersebut bisa mengendalikan kebijakan yang ada. Karena merekalah yang ada di balik penguasa dalam membiayai dan memenangkan pemilu, sehingga para penguasa pun harus menuruti kepentingan mereka dengan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka.
Keberpihakan penguasa pada oligarki ini jelas-jelas tidak akan pernah memikirkan kepentingan atau kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Itu karena akar masalahnya adalah sistem kapitalisme yang diterapkan yang menyebabkan produksi petani menurun. Karena ketidakseriusan pemerintah dalam menyolusikan masalah pada aspek produksi, justru biaya produksi pertanian cendrung mahal harganya, lahan pertanian juga semakin sempit ketika dibangun jalan tol dan infrastruktur lainnya yang membuat produksi pertanian utamanya beras menurun. Bahkan banyak petani yang mengalami kerugian.
Selain merugikan para petani, dampak dari penerapan kapitalisme juga dirasakan oleh mayoritas rakyat. Kebijakan yang dibuat penguasa telah memuluskan para oligarki menentukan harga yang membuat rakyat kecil menjerit. Masalah ini tidak dapat dibiarkan terus menerus menimpa petani maupun rakyat.
Maka sebenarnya bagaimana solusi tuntas agar masalah kenaikan harga beras maupun pangan tidak mengalami kenaikan secara berulang?
Solusi Tuntas Hanya dengan Pengaturan Sistem Islam
Islam adalah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam hal pemerintahan dan politik. Dalam sistem Islam penguasa memiliki konsep riayah atau penguasa adalah pelayan bagi rakyatnya, jika penguasa dalam sistem kapitalisme hanya memikirkan untung rugi dan berpihak pada oligarki, maka berbeda dengan sistem Islam yang mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun oligarki, karena dibangun oleh kesadaran keimanan, yang melahirkan penguasa yang peduli terhadap rakyatnya yang merupakan amanahnya dan akan dipertanggungjawabkan kelak diakhirat.
Penyediaan kebutuhan pokok dalam Islam merupakan tanggung jawab bagi pemerintah. Dengan memastikan kebutuhan setiap individu dapat terpenuhi atau bisa menjangkaunya dengan mudah. Islam mengharamkan pemerintah mematok harga, tetapi Islam memiliki mekanisme sendiri agar ketersediaan pangan dan harganya tetap terjaga. Islam melarang kaum muslim bergantung pada asing agar negara bisa bersifat independen. Meskipun demikian, Islam tidak melarang impor, selama memenuhi kriteria syariat, seperti larangan untuk bekerja sama dengan negara kafir harbi.
Negara juga memiliki kebijakan dalam negeri untuk mewujudkan ketahanan pangan, di antaranya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi adalah seperti meningkatkan kualitas benih, pupuk, metode pertanian dan lain-lain. Ekstensifikasi berhubungan dengan penyediaan lahan pertanian dan meminimalkan alih fungsi lahan.
Negara juga membangun infrastruktur, sehingga arus distribusi lancar, kebijakan ini akan membantu menekan biaya produksi pada petani. Alhasil, harga bahan pokok tidak akan naik jauh. Meskipun begitu petani juga tidakan akan merugi, karena keseriusan pemerintah dalam menfasilitasi dan memberi kemudahan-kemudahan kepada petani. Begitupun rakyat juga akan dapat menjangkau pangan dengan harga murah. Akan ada sanksi bagi pelaku kecurangan sehingga tidak ada yang berani berlaku curang. Semua dilakukan semata karena dorongan iman kepada Allah dan hanya negara yang berlandaskan sistem Islamlah yang dapat mewujudkannya. Wallahu a’lam bish-shawab.
