Islam memiliki mekanisme agar ketersediaan pangan dan harganya tetap terjaga yakni dengan mewujudkannya secara mandiri dan berkelanjutan serta tidak bergantung pada asing
Penulis Nahmawati, S.IP
Pegiat Literasi
Matacompas.com, OPINI -- Indonesia dikenal sebagai negara agraris di mana jumlah penduduknya sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Tidak heran jika secara global Indonesia masuk predikat nomor tiga dengan produksi beras terbesar di dunia.
Dengan predikat ini seharusnya rakyat Indonesia dapat menikmati beras dengan harga murah dan tidak lagi mengeluh mengenai harga beras. Namun yang terjadi di lapangan masyarakat harus menghadapi kenyataan harga beras yang kian melambung, artinya masyarakat harus mengorek kantong mereka lebih dalam lagi untuk memenuhi kebutuhan dapurnya.
Dari pantauan Panel Badan Pangan harga beras rata-rata nasional harian ditingkat pedagang pengecer naik dan kembali cetak rekor tertinggi. Tercatat harga beras medium naik 20 rupiah dari harga Rp12.030 menjadi Rp12.110 per kg sedangkan harga beras premium bertengger di Rp13.780 dari harga Rp13.680 per kg (CNBC Indonesia (22/08/2023).
Menurut Pengamat Pertanian Khudori, harga beras mahal pada musim gadu yakni diperiode Juni-September adalah siklus normal dibandingkan saat musim panen raya. Namun saat ini harga sudah lumayan tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP) di mana HPP gabah kering di petani sebesar Rp5.000 per kg. Sedangkan harga pasar jauh meninggalkan HPP yakni Rp6.000 bahkan menyentuh Rp7.000 per kg. Sungguh kenaikan yang luar biasa. (CNBCIndonesia, 22/08/2023).
Berbagai spekulasi muncul penyebab kenaikan harga beras. Pertama, naiknya biaya produksi mulai dari biaya obat-obatan, pupuk, pestisida maupun biaya transportasi dan komunikasi. Kedua, adanya penurunan pasokan beras dalam negeri akibat musim kemarau. Ketiga, mata rantai penjualan yang panjang dari produsen ke distributor sampai ke pengecer di mana setiap titik berkontribusi terhadap kenaikan harga. Keempat, adanya pengalihan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman atau industri. Kelima, terjadinya cuaca buruk akibat El Nino yang merusak produksi beras. Keenam, penutupan ekspor beras basmati di India.
Rupanya kebijakan India menutup ekspor beras berdampak pada harga beras dalam negeri. Isu tersebut berhasil mengobok harga beras. Ironisnya, negara tidak mampu untuk melindungi harga dalam negeri. Sehingga kebijakan pasar internasional mempengaruhi harga dalam negeri. Hal ini mencerminkan lemahnya kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia akibat kebijakan pangan berdasarkan kapitalisme.
Semua ini disebabkan karena negara membiarkan korporasi menguasai tata kelola pangan dan berbagai proses produksinya. Negara hanya berperan sebagai regulator untuk menjalankan segala aturan dan arahan yang diberikan oleh para korporasi atau pemilik modal. Ini menggambarkan lemahnya mekanisme negara dalam menjaga keamanan pangan dan kemudahan dalam mengakses kebutuhan pokok rakyat.
Dalam Islam masalah pangan dan kebutuhan pokok rakyat adalah tanggung jawab negara, oleh karena itu negara wajib memperhatikan masalah pangan karena merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Bukan hanya pangan, kepala negara juga bertanggungjawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya seperti sandang, papan, pendidikan kesehatan maupun keamanan rakyatnya. Sebab kepala negara akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.
Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar r.a. berkata, “saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”
Dalam sistem pemerintahan Islam, Indikator kesejahteraan rakyat tidak terletak pada angka pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional per kapita tetapi yang menjadi indikatornya adalah terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu dalam negara. Olehnya itu Islam mewajibkan negara menjamin ketersediaan kebutuhan pokok setiap individu.
Islam memiliki mekanisme agar ketersediaan pangan dan harganya tetap terjaga yakni dengan mewujudkannya secara mandiri dan berkelanjutan serta tidak bergantung pada asing. Menyediakan lahan pertanian, meningkatkan kualitas benih dengan metode pertanian. Selain itu harga-harga bahan pokok akan dipantau oleh qadhi yang ditugaskan oleh kepala negara dan apabila diketemukan kecurangan akan diberikan sanksi pada pelaku sehingga harga bahan pokok akan stabil.
Bukti pencapaian umat Islam dalam industri pertanian telah tercatat dalam sejarah peradaban keemasan Islam pada abad ke-9 Masehi, sistem pertanian modern pada saat itu menjadi jantung perekonomian masyarakat muslim. Masyarakat muslim ditopang dengan sistem pertanian sangat maju, irigasi yang luas serta pengetahuan yang tinggi. Sehingga berhasil melakukan transformasi fundamental di sektor pertanian yang dikenal sebagai revolusi hijau abad pertengahan atau revolusi pertanian muslim.
Dari revolusi pertanian muslim yang dibarengi dengan teknologi mendorong munculnya industri pangan. Sehingga dunia Islam pada abad ke-9 M memiliki ketahanan pangan yang begitu kuat.
Semua itu bisa terwujud kembali jika negara mencampakkan sistem hari ini dan kembali kepada aturan yang berlandaskan Islam.
Wallahualam bissawab.
