Eskalasi yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM bukanlah solusi menutupi peliknya keadaan masyarakat, karena sedari dulu UMKM tumbuh dan menjadi penopang ekonomi bangsa serta memberi peluang besar kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan modal tetapi tidak pernah memberi dampak baik
Oleh Sasmin
Pegiat Literasi
Matacompas.com, OPINI -- Indonesia adalah negara dengan kekayaan berlimpah. Saking berlimpahnya, banyak sekali elite luar negeri yang berminat kerja sama dalam konservasi SDA. Selain itu, adanya SDA ini tentunya pemerintah memiliki tujuan besar untuk membangun dan mengembangkan ekonomi negara sebagai bentuk perhatian terhadap hidup masyarakatnya terkhusus kepada rakyat tergolong UMKM. Sebagaimana UMKM adalah tameng pelindung bagi Indonesia dari krisis ekonomi dan memiliki lapangan pekerjaan yang luas serta memberi pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas.
Dari kepala Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) atau Menteri Investasi Bahlil Lahadalia karena perhatiannya begitu besar kepada UMKM beliau mengajukan permohonan kepada kepala negara agar memberikan kredit ke UMKM lebih besar lagi dan permohonan itu disetujui. Dan ia menambahkan bahwa hanya dalam pemerintahan Joko Widodo, UMKM mendapat kredit lebih besar. Sebelum-sebelumnya pemerintah tidak berpihak kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena berdasarkan pengalamannya yang pernah menjadi pelaku UMKM, di mana saat itu untuk mencari tambahan modal dan membuat izin dipersulit bahkan sampai saat ini pemerintah lainnya belum sepenuhnya membela UMKM. Hal ini tercermin dari banyaknya menteri di kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo, hanya ia yang berbicara tentang UMKM (cnnIndonesia, 11/08/2023)
Pada tanggal 12 Agustus adalah momen memperingati hari UMKM yang diselenggarakan tiap tahun. Dalam momen itu sekaligus memberitahukan kepada pelaku UMKM bahwasanya mereka mendapat kemudahan akses dalam permodalan hingga 500 juta sebab kontribusi UMKM bagi negara berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. Pemerintah telah melihat upaya UMKM dalam menghadapi gejolak ekonomi pada masa pandemik dan mampu menumbuhkan ekonomi mencapai 61,07%.
Eskalasi yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM bukanlah solusi menutupi peliknya keadaan masyarakat, karena sedari dulu UMKM tumbuh dan menjadi penopang ekonomi bangsa serta memberi peluang besar kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan modal tetapi tidak pernah memberi dampak baik.
Jargon UMKM sebagai penyangga ekonomi dan kesejahteraan rakyat hanya bualan semata untuk menaikkan taraf kepemimpinan kapitalisme, di mana UMKM bukanlah sektor strategis yang patut dijadikan salah satu penopang ekonomi negara, misalnya pada saat UMKM terjun ke pasar digital ia hanya menjadi lahan pemanfaatan e-commerce, sementara penyedia pasar digital tetap ada di tangan para pemilik modal kapitalis. Selain itu, negara juga gagal menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Hal ini sangat bertolak belakang dari tujuan UMKM, sedangkan pemerintah berlepas tanggung jawab kepada masyarakat dan lebih berpihak kepada kepentingan kapitalis.
Negara juga begitu mudah menjual kekayaan alam kepada asing padahal jika pengelolaan SDA dilakukan secara mandiri maka jumlah tenaga kerja yang terserap akan lebih besar dibanding menjadi pelaku UMKM.
Dalam sistem kapitalisme rakyat didorong sebagai pelaku ekonomi dan bersaing secara bebas dengan pelaku ekonomi bermodal besar. Pasti rakyat merasa sulit dengan menjadi pelaku UMKM dan dibiarkan banting tulang dan berjuang sendiri mencari kesejahteraan.
Dalam negara Islam, tidak menjadikan sektor ekonomi seperti UMKM sebagai pilar perekonomian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rakyatnya, melainkan punya prinsip mandiri dan berpegang kuat terhadap prinsip itu.
Di mana pemimpin dalam Islam mengatur status kepemilikan harta, seperti harta milik individu, milik umum, dan negara. Secara harta milik umum tidak akan diberi dan dimiliki oleh individu maupun swasta. Negaralah pihak yang berhak mengelola dan hasilnya diperuntukkan untuk rakyat. Negara Islam menyediakan modal usaha dari kas baitulmal bagi rakyat yang belum bekerja atau tidak mampu bekerja atau tidak ada keluarga yang bisa menafkahinya maka negara mengerahkan sebidang tanah.
Itulah gambaran perekonomian Islam, pemimpin dalam Islam tidak akan mudah melepas prinsipnya karena godaan dunia, ia akan berpegang teguh pada pilar-pilar Islam yang di contohkan langsung oleh Rasulullah saw..
Wallahualam bissawab.
