Kedaulatan dan kemandirian pangan adalah sesuatu yang penting untuk diwujudkan dalam sistem Islam
Untuk itu Islam mempunyai mekanisme agar kemandirian dan kedaulatan pangan dapat terwujud yaitu dengan politik pertanian
Oleh Yuli Ummu Raihan
Ibu Peduli Negeri
Matacompas.com, OPINI -- Kabar buruk bagi dunia perdapuran khususnya emak-emak karena beras yang menjadi bahan makanan pokok masyarakat Indonesia mengalami kenaikan yang mana disebut-sebut mendekati level tertinggi dalam 12 tahun terakhir dan bahkan diperkirakan bisa naik lebih tinggi lagi.
Indeks harga semua beras Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) naik 2,8% pada Juli menjadi 129,7 poin, nilai tertinggi sejak September 2011. (CNBCIndonesia)
Kondisi ini dipicu setelah India melarang ekspor besar sejak 20 Juli lalu sebagai upaya mengendalikan harga pangan yang tinggi. Kondisi diperparah dengan cuaca buruk yang berakibat pada produksi beras. Dampak El Nino pada produksi di beberapa pemasok memberikan dukungan lebih lanjut terhadap harga, begitu pun pengaruh hujan dan variabilitas kualitas dalam panen musim panas-musim gugur di Vietnam yang sedang berlangsung. (Laporan PBB yang dikutip oleh CNBCIndonesia, 11/8/2023)
Efek dari El Nino akan memperburuk risiko pada produksi global di produsen beras utama Asia lainnya seperti Thailand, Pakistan, dan Vietnam. Sebuah studi ilmiah menyatakan bahwa padi memiliki kemungkinan tertinggi gagal panen selama El Nino. Bahkan Thailand sebagai negara pengekspor beras terbesar kedua di dunia sekarang mendorong para petaninya untuk mengurangi kuantitas tanaman untuk menghemat air karena curah hujan yang rendah.
Berdasarkan data BMKG ancaman El Nino diperkirakan akan mencapai puncak pada Agustus dan September ini. Fenomena El Nino dapat dirasakan melalui penurunan curah hujan dan rata-rata curah hujan bulanan. EL Nino juga mendorong munculnya kekeringan yang ditandai dengan menyusutnya air sungai, berkurangnya tinggi muka air danau, waduk dan mata air tanah. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat ada 27.000 ha lahan pertanian di Indonesia mengalami kekeringan.
Impor Beras Kembali Jadi Solusi
Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan akan mengeluarkan izin impor jika memang dibutuhkan. Pada Maret 2023 lalu pemerintah sudah mengeluarkan izin 2 juta ton beras untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir 2023. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) bisa mencapai minimal 5% dari total kebutuhan nasional bulanan. Namun, sampai Juni 2023 stok CPP untuk beberapa jenis komoditi masih dibawah target bahkan 0% dari kebutuhan nasional. Menurut dokumen tersebut per 19 Juni 2023 pemerintah memiliki cadangan beras 23% dari total kebutuhan nasional bulanan yaitu 2,57 juta ton. Artinya sudah melampaui target minimal. Sikap pemerintah terkesan masih menunggu dan melihat sambil memastikan stok aman hingga harga beras terkendali. Sementara kondisi ini justru sangat mengerikan bagi rakyat karena menyangkut urusan perut. Jika harga beras terus naik, ancaman inflasi juga menanti.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyebut penyebab harga beras naik karena adanya persaingan dari pembeli pengusaha dan berkurangnya produksi.
Dilansir dari Kompas, harga beras kualitas bawah pada Rabu 16/8/2023 harganya Rp12.550 per kilogram. Sementara kualitas super menjadi Rp14.950 per kilogram, dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS)
Sistem Kapitalis Membuat Ketahanan Pangan Sulit Terwujud
Sistem kapitalis yang saat ini diterapkan membuat negeri ini mustahil mampu swasembada pangan kembali seperti yang pernah terjadi di masa lalu.
Dalam sistem kapitalis, paradigma negara bukanlah sebagai pelayan dan pelindung rakyat. Negara hanya jadi fasilitator dan regulator yang menjadikan asas manfaat sebagai acuan dalam melakukan kebijakan. Negara menghitung untung rugi ketika meriayah rakyatnya. Ditambah negara terbelenggu oleh kepentingan para kapitalis.
Distribusi yang tidak merata juga menjadi masalah dalam sistem kapitalis. Adanya mekanisme penawaran dan permintaan ikut memperngaruhi ketersediaan dan harga barang di pasaran. Dominasi kapitalisme membuat produktivitas pangan negeri ini sangat bergantung pada korporasi dan impor. Negara dalam sistem kapitalis tidak mampu menjamin ketersediaan stok pangan yang memadai dan menghilangkan distorsi pasar.
Kenaikan harga beras terjadi tidak hanya karena tingginya permintaan dan kondisi cuaca, tetapi karena tata kelola pertanian yang salah. Masalah pengelolaan pertanian mulai dari kepemilikan lahan, pengelolaan lahan pertanian, penguasaan rantai produksi, distribusi, hingga pengendalian harga. Semua ini dikuasai korporasi.
Cara Islam Menjaga Kedaulatan Pangan
Kedaulatan dan kemandirian pangan adalah sesuatu yang penting untuk diwujudkan dalam sistem Islam. Untuk itu Islam mempunyai mekanisme agar kemandirian dan kedaulatan pangan dapat terwujud yaitu dengan politik pertanian.
Islam akan melakukan kebijakan di sektor hulu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan sarana produksi pertanian. Negara akan memberikan subsidi/bantuan bagi para petani untuk keperluan pertanian. Mulai dari penyediaan permodalan, bibit unggul, pupuk, peralatan, teknik budidaya, obat-obatan, teknologi, dari mulai penanaman, hingga pasca panen. Negara juga akan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kelancaran distribusinya.
Sedangkan ekstensifikasi pertanian dilakukan dengan cara meningkatkan luasan lahan pertanian yang akan diolah. Hal ini ditetapkan melalui kebijakan menghidupkan tanah mati, pemagaran bila belum digarap,dan negara juga akan mengambil lahan-lahan pertanian yang diterlantarkan pemiliknya selama lebih dari tiga tahun untuk diberikan pada siapa saja yang mampu mengelolanya.
Untuk keterbatasan lahan negara Islam akan melakukan pembukaan lahan baru dengan cara mengeringkan rawa, merekayasa menjadi lahan pertanian lalu dibagikan pada rakyat yang mampu mengelolanya seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab di Irak.
Agar lahan pertanian ini tetap produksi negara akan menerapkan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya proses alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian. Dalam hal ini negara akan menugaskan para ahli tanah untuk meneliti dan menentukan daerah yang boleh digunakan untuk nonpertanian. Lahan pertanian yang telah beralih fungsi akan dikembalikan ke fungsi awal jika mudaratnya sedikit.
Yang paling penting negara akan menjaga kestabilan harga dengan cara menghilangkan distorsi pasar seperti penimbunan, intervensi harga, monopoli dan lainnya. Dalam Islam negara tidak boleh mematok harga.
Rasulullah saw. bersabda, "Siapa saja yang melakukan intervensi pada sesuatu dari harga-harga kaum muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukannya di tempat duduk dari api pada hari kiamat kelak." (HR. Ahmad, Al- Baihaqi dan Al Hakim)
Selanjutnya negara akan menjaga keseimbangan antara supply dan demand. Jika di suatu daerah mengalami ketidakseimbangan maka negara akan melakukan subsidi silang dengan mendatangkan stok dari wilayah lain yang melimpah.
Hal ini pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab di Madinah saat terjadi musim paceklik. Beliau mengirim surat para Abu Musa di Basrah dan Amru bin 'Ash di Mesir meminta bantuan.
Apalagi pasokan dari daerah lain belum mencukupi maka, boleh dilakukan impor. Tentunya aktivitas impor ini murni transaksi muamalah tidak ditunggangi dengan kepentingan lainnya.
Negara Islam juga akan mengupayakan sumber makanan pokok cadangan agar rakyat tidak tergantung pada satu sumber bahan pokok saja. Memang Indonesia identik dengan makan nasi, meski telah makan makanan lain tapi belum dikatakan makan kalau belum makan nasi. Pemikiran seperti ini harus diubah, makan tidak harus dengan nasi, masih banyak sumber makanan pokok lain yang Allah anugerahkan tumbuh subur di negeri ini. Di sinilah butuh peran aktif negara untuk mengelola dan mengaturnya.
Demikianlah Islam mengatur dengan sangat sempurna masalah pangan, dan masih banyak hukum Islam lainnya yang jika ditetapkan Insyaallah mampu menyelesaikan segala persoalan kehidupan. Rakyat tidak perlu dihantui rasa takut dengan kenaikan harga beras dan komoditi lainnya karena negara akan menjamin ketersedianya.
Wallahualam bissawab. []
