Sayangnya konsep pengelolaan sumber daya air yang dijalankan saat ini berlandaskan prinsip kapitalisme liberal
Aturan tersebut, menempatkan air sebagai komoditas ekonomi. Akibatnya, air menjadi objek bisnis yang dapat dikelola oleh siapa saja demi mencari keuntungan
Penulis Ummi Nissa
Pegiat Literasi
Matacompas.com, OPINI -- Seiring masuknya musim kemarau, sejak Juni 2023, Indonesia diprediksi akan mengalami fenomena El Nino. Hasil dari pantauan BMKG hingga pertengahan Juli 2023, sebanyak 63% dari zona musim telah memasuki musim kemarau. Sementara, puncak dampak El Nino akan terjadi pada Agustus-September 2023 mendatang. Sebagai dampak dari fenomena El Nino tersebut, maka kemarau tahun ini akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya.
Kondisi kemarau dan fenomena El Nino juga mengakibatkan kekeringan dan kekurangan air bersih di sejumlah daerah. Sebagaimana yang terjadi di kota Banjar, Jawa Barat. Sejumlah warga di Pangasinan Dusun Giri Mulya, Desa Binangun kesulitan memperoleh air bersih. Sudah puluhan tahun mereka kesulitan mendapatkan air bersih karena air terasa asin, terlebih memasuki musim kemarau. Meski telah mendapat bantuan dari pemerintah, dengan menggali sumur bor sedalam 100 meter, tapi air yang dihasilkan tetap tidak layak konsumsi karena kotor dan terasa asin. (tvonenews[dot]com,7 Agustus 2023)
Krisis air bersih juga dialami oleh sebagian warga Kota Bogor. Bahkan hal ini berdampak pada kesehatan warga. Salah satu penyakit yang dialami adalah diare. Dinas Kesehatan Kota Bogor menilai tren peningkatan penyakit diare diprediksi akibat warga kesulitan mendapatkan air bersih seiring datangnya musim kemara. (Republika[dot]co[dot]id, 13 Agustus 2023)
Dampak kemarau tidak hanya terjadi di wilayah Jawa Barat, tapi juga terjadi di berbagai wilayah tanah air. Kekeringan ini pun berpengaruh pada ketahanan pangan. Kesulitan air bagi para petani menyebabkan sebagian wilayah menunda masa tanam hingga masuknya musim hujan. Bahkan, Kementerian Pertanian mengeluarkan peta risiko kekeringan yang mungkin terjadi di berbagai daerah hingga mencapai 410.675 hektare, walaupun dalam kategori sedang.
Minimnya Mitigasi dan Antisipasi Kekeringan
Kekeringan akibat bencana hidrometeorologi adalah hal yang alami. Namun kondisi yang alami ini dapat berdampak lebih parah ketika mitigasi bencana dan antisipasi kekeringan minim dilakukan. Masyarakat pun akhirnya menjadi kesulitan mendapatkan air bersih.
Sesungguhnya, krisis air bersih bukan terjadi kali ini dan bukan disebabkan musim kemarau saja, melainkan merupakan problem tahunan yang berulang. Sayangnya, meski krisis ini terus berulang, tapi pemerintah belum terlihat melakukan langkah serius dan signifikan untuk mengatasi krisis air bersih ini.
Meski intensitas kekeringan lebih luas dan parah, tetapi pemerintah baru mengandalkan pada langkah kebijakan yang sifatnya kuratif, seperti distribusi dan dropping air bersih pada daerah yang terkena kekeringan. Hal ini pun masih terbatas karena terkendala anggaran dan fasilitas yang kadang tidak memadai. Begitu pula langkah pembangunan bendungan dan waduk belum terbukti mampu mengatasi kekeringan yang terjadi.
Air Tawar Menjadi Komoditas Ekonomi
Terkait ketersediaan air tawar, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber air yang melimpah. Bahkan menurut penelitian, Indonesia adalah negara terkaya kelima dalam ketersediaan air tawar, jumlahnya mencapai 2,83 triliun meter kubik per tahun. Sayangnya, kuantitas air tersebut, baru sekitar satu per tiganya yang dimanfaatkan yaitu 222,6 miliar meter kubik dari 691 miliar meter kubik per tahun. Untuk memanfaatkan potensi tersebut, diperlukan konsep pengelolaan yang benar serta pembangunan infrastruktur dengan teknologi terbaik.
Sayangnya konsep pengelolaan sumber daya air yang dijalankan saat ini berlandaskan prinsip kapitalisme liberal. Aturan tersebut, menempatkan air sebagai komoditas ekonomi. Akibatnya, air menjadi objek bisnis yang dapat dikelola oleh siapa saja demi mencari keuntungan.
Dengan privatisasi, berbagai sumber mata air dikuasai dan dikelola oleh korporasi penyedia air bersih maupun korporasi air minum. Penguasaan sumber mata air oleh korporasi menjadikan akses mayoritas rakyat terhadap mata air jadi tertutup. Pada akhirnya, rakyat pun harus membayar mahal untuk sumber daya air yang telah dikuasakan kepada korporasi tadi, baik air bersih maupun air minum.
Selain itu, negara juga tidak tegas terhadap berbagai tindakan perusakan lingkungan yang terus terjadi. Misalnya pembuangan limbah industri yang masif pada sumber air baku permukaan sungai, danau, waduk yang mengakibatkan pencemaran terhadap air. Begitu pula perusakan berupa deforestasi (pengundulan hutan) dan perubahan tata guna lahan yang memicu peningkatan intensitas kekeringan.
Ini semua cermin dari karakteristik penguasa dalam sistem kapitalisme. Negara hanya berperan sebagai regulator yang mengatur setiap kebijakan sesuai kepentingan para pemilik modal.
Sistem kapitalisme liberal menjadikan penguasa tidak bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, salah satunya kebutuhan air bersih. Meski sumber air berlimpah, tapi tidak memberikan manfaat besar bagi rakyat. Jutaan rakyat harus merasakan krisis air bersih setiap tahunnya. Sebaiknya para kapitalis berkantong tebal tetap meraup keuntungan besar dari bisnis komoditas air.
Aturan Islam Mengatasi Kekeringan
Berbeda dengan sistem kapitalisme liberal, Islam sebagai agama yang sempurna memiliki pengaturan yang komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan manusia, termasuk penyelesaian krisis air bersih ini. Dalam Islam negara hadir sebagai penanggung jawab dan pelindung umat, ia bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Nabi Muhamad saw. bersabda:
"Imam (pemimpin) adalah raa'in (pengurus, ia bertanggung jawan terhadap rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari)
Untuk itu, penguasa dalam hal ini bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan menyelesaikan seluruh permasalahan mereka. Tanggung jawab ini meniscayakan negara melakukan berbagai kebijakan, termasuk mitigasi bencana kekeringan untuk mengatasi kesulitan air. Hal ini dilakukan mulai dari membiayai risetnya, pengembangan teknologi, sampai pengimplementasiannya untuk mengatasi masalah. Negara menjalankan tanggung jawab secara langsung, tidak akan diserahkan kepada pihak lain, terlebih swasta.
Di samping itu, negara dalam Islam juga akan menghentikan tindakan perusakan lingkungan walaupun atas nama pembangunan atau proyek strategis nasional.
Peran negara sebagai pengurus dalam menjamin semua kebutuhan rakyat ini hanya dapat direalisasikan dengan penerapan aturan Islam secara menyeluruh. Sehingga negara akan menjamin semua kebutuhan rakyat termasuk mendapatkan air bersih.
Wallahualam bissawab. [MDEP]
